Komunitas Muslim di Wisutsri Yungpongsapat, di Thailand selatan, telah mengecam larangan berhijab bagi siswi Muslim di sekolah.
Seperti dikutip dari muslimdaily.net (23/4) Seorang tokoh muslim terkemuka mengatakan, “Anda tidak bisa memaksa siswi Muslim untuk tidak mengenakan jilbab, karena ajaran Islam memerintahkan semua perempuan Muslim yang berusia di atas 7 tahun untuk mengenakan jilbab,”
Lebih lanjut Ia menegaskan, “Tidak ada pengecualian. Di sekolah, wanita harus memakai jilbab. Jika mereka tidak melakukannya, itu dosa,” Waedueramae Mamingi, direktur Komite Islam Pusat Thailand (CICOT) di Pattani, mengatakan kepada media pemberitaan Khaosod, seperti dikutip muslimdaily.net (23/4)
Protes Larangan Berhijab
Waedueramae, yang melihat hak Muslim telah dilanggar, telah membahas larangan jilbab dengan pejabat negara di provinsi Phang Ngao. Ia juga berharap kepala sekolah lainnya akan memahami bahwa larangan tersebut tidak dapat diterima dan melanggar peraturan baik aturan negara dan agama Islam.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kantor Komisi Pendidikan Dasar Thailand (OBEC), Kamol Rodklai, kepada wartawan kemarin mengatakan, “Saya percaya bahwa direktur sekolah adalah orang baru di posnya. Dia tidak memiliki pemahaman tentang identitas, jadi dia memberlakukan larangan dan menyebabkan berbagai protes di daerah. ”
Kamol mengungkapkan direktur sekolah telah dipindah, setelah protes dari warga Muslim lokal dan aktivis. Lebih lanjut Ia menjelasakn, bahwa peraturan negara mengijinkan siswa Muslim untuk mengenakan jilbab di sekolah umum, asalkan kainnya berwarna polos, lebarnya tidak lebih dari 120 cm, dan dijepit di bawah dagu pemakainya.
Sebelumnya, Wisutsri Yungpongsapat, yang memegang jabatan Direktur Sekolah Baan Nai Yong, dilaporkan mengatakan bahwa jilbab bertentangan dengan peraturan negara mengenai seragam siswa. Yungpongsapat melakukan wawancara dengan White News, saluran TV Thailand, berdalih bahwa larangan itu diperlukan untuk mencegah “perpecahan” di sekolah.
“Anak-anak Muslim dapat memakai kerudung mereka di rumah. Ketika mereka berada di sekolah, mereka harus mematuhi peraturan sekolah,” kata Wisutsri seperti dilangsir muslimdaily.net mengutip White News.
“Jangan membawa perpecahan ke sekolah saya. Saat ini, sudah ada masalah di tiga provinsi selatan, apa itu tidak cukup?”, demikian ungkap Wisutsri merujuk pada 3 provinsi lain di Thailand selatan yang mayoritasnya berpenduduk muslim yang memiliki konflik panjang dengan pemerintah. Meskipun Sekolah Baan Nai Yong juga terletak di Provinsi Phang Nga di Thailand selatan, yang memiliki populasi Muslim yang besar.
Seperti diketahui, pada tanggal 20 April, junta militer dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengatakan sekolah-sekolah umum di selatan seharusnya tidak memaksakan aturan yang melanggar batas identitas Muslim setempat. Namun ia mengkritisi pemakaian cadar.
Muslim Thailand, yang membentuk lima persen dari populasi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha itu. Umat Islam di sana telah lama mengeluhkan diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan di bawah penguasa militer. Mereka juga menyerukan Melayu agar menjadi bahasa resmi dan untuk menggantikan kurikulum sekolah yang Buddhis-sentris yang berseberangan dengan sensitivitas Muslim.
Pattani, Yala dan Narathiwat adalah satu-satunya provinsi mayoritas Muslim di Thailand dan dulunya adalah kesultanan Muslim yang independen hingga dicaplok Thailand seabad lalu. (Baca: Inilah Sosok Presenter Wanita Berhijab Pertama Di Amerika)
(Sumber: muslimdaily.net)